Kadiv Polri: Penyidik Punya Pertimbangan Tidak Tahan Firli
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/12/2023). ANTARA/Laily Rahmawaty.
JAKARTA, SP – Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menyebut penyidik memiliki aturan dan pertimbangan tertentu dalam melaksanakan penahanan, termasuk dengan tidak menahan Firli Bahuri selepas diperiksa untuk yang kedua kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri.
“Aturan sudah ada, yang pasti penyidik punya pertimbangan tertentu dalam melaksanakan itu (penahanan),” kata Sandi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan bahwa penyidik mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang terkait kapan melakukan pemanggilan terhadap seseorang, kapan melakukan pemeriksaan, dan kapan melakukan upaya paksa.
Baca Juga: Pergantian Ketua KPK dari Firli Bahuri ke Nawawi Pamolango Cacat Hukum
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut kepada penyidik gabungan Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri.
“Maka dari itu, percayakan kepada penyidik untuk semua bekerja secara normatif sesuai ketentuan dan itu sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk penanganannya. Kita tunggu hasilnya dengan kita awasi bersama agar berjalan sebaik-baiknya,” kata Sandi.
Sejumlah pihak mendesak Polri melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Firli yang sudah empat kali menjalani pemeriksaan (dua sebagai saksi, dua kali sebagai tersangka) selama masa penyidikan tidak kunjung ditahan oleh penyidik.
Usai pemeriksaan yang kedua kalinya sebagai tersangka pada Rabu (6/12), Firli kembali menghindar dari wartawan usai menjalani pemeriksaan, saat keberadaannya berhasil mengendus keluar dari pintu Sekretariat Umum (Setkum) Bareskrim Polri, purnawirawan Polri itu mengulas senyum dan menyimpulkan kedua tangan sebagai tanda permintaan maaf dan berlalu dengan mobilnya.
Baca Juga: KPK Kembali Tahan eks Hakim Agung Gazalba Saleh
Purnawirawan Polri berpangkat komisaris jenderal keluar dari pintu Setkum dikawal dua orang. Saat wartawan mengambil gambar, lagi-lagi pengawal Firli mencoba menghalangi.
Firli Bahuri (FB) ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.
MAKI Desak Tahan Firli Bahuri
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri berani untuk melakukan penahanan terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
“MAKI kecewa dan sangat jengkel, dan mewarning penyidik Polda karena belum melakukan penahanan dan mewarning untuk melakukan penahanan,” kata Boyamin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Baca Juga: KPK Amankan 11 Orang dari OTT di Kalimantan Timur
Boyamin mengaku bingung apa alasan penyidik tidak menahan Firli Bahuri pada pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Karena jika pada pemeriksaan pertama tidak ditahan, hal tersebut dimaklumi sebagai kewenangan penyidik.
Menurut dia, tidak ditahannya Firli kali ini telah melukai rasa keadilan di masyarakat karena masyarakat berpandangan orang yang dipercaya memberantas korupsi tetapi diduga melakukan korupsi dan kemudian diperlakukan istimewa, yaitu tidak ditahan.
“Ini masyarakat berdasarkan pemantauan di media sosial dan dari beberapa pembicaraan di grup dan komentar-komentar di media massa mainstream dari pembacanya, itu jelas-jelas mengatakan juga kecewa karena Firli Bahuri tidak ditahan,” katanya.
Boyamin menyebut, sudah semestinya Firli Bahuri ditahan usai pemeriksaan kedua kemarin. Karena, Firli dianggap tidak kooperatif dan penasihat hukumnya juga kerap membuat pernyataan yang bersifat melakukan pengaburan atau membuat bingung masyarakat dengan mengatakan bahwa pembicaraan antara Syahrul Yasin Limpo dengan Firli palsu.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor di Jember Terkait OTT Bondowoso
“Itu kan materi penyidikan. Meskipun boleh aja, tapi ini seakan-akan bertentangan dengan yang terjadi pada pemeriksaan, apakah memang dia (pengacara) membaca berita acara pemeriksaan saksi, padahal berkas perkara belum selesai,” ungkapnya.
Selain itu, kata Boyamin, Firli dan penasihat hukumnya sebelum penetapan tersangka memberikan pernyataan berbeda kepada publik, yang menyebut bahwa saksi-saksi tidak mengakui berkaitan dengan dugaan pemberian atau penerimaan sesuatu terkait Firli.“Bahkan pernah penasihat Pak Firli mengatakan bahwa Pak Syahrul Yasin Limpo membantah tidak terkait dengan Pak Firli, padahal kenyataannya diduga tidak demikian,” papar Boyamin.
Dia menekankan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Firli dan penasihat hukumnya mencoba membuat opini dan tidak bisa mempengaruhi saksi-saksi, sehingga harus ditahan agar tidak ada upaya yang mempengaruhi saksi-saksi, baik secara langsung maupun secara opini publik melalui media massa. “Pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu hanya pembelaan semata yang diduga tidak bersesuaian dengan proses penyidikan,” katanya.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Pastikan Aiman Penuhi Panggilan Polisi
Menurut Boyamin, penahanan Firli Bahuri penting dilakukan karena ada upaya penggiringan opini ataupun mempengaruhi saksi-saksi. Terlebih lagi, sikap tidak kooperatif dari tersangka.
Adapun upaya Firli muncul di media setelah dua kali kucing-kucingan dengan wartawan dikarenakan “sudah terpaksa”, seperti pemeriksaan kemarin datang kelihatan muka, tetapi pulang berusaha sembunyi lagi. “Itu kan namanya tidak kooperatif pada posisi yang seakan-akan dia punya keistimewaan di Bareskrim,” kata Boyamin.
Analisa lain Boyamin terkait penyidik tidak menahan karena khawatir Filri membongkar kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri. Selain itu, penahanan diperlukan karena tidak ada jaminan Firli Bahuri tidak melarikan diri ketika semakin terpojok dengan kasusnya. Dengan penahanan, penyidik tidak perlu mengawasi 24 jam.
Terlebih pengenaan pasal yang disematkan kepada Firli adalah pasal yang berat ancamanya, yakni seumur hidup, kata dia, semestinya harus ditahan berdasarkan alasan objektif. “Karena dulu Akil Mochtar pun ketika diperlakukan dengan pasal, bahkan divonis hukuman seumur hidup juga ditahan sejak awal,” kata Boyamin.
Hingga berita ini diturunkan, baik penyidik Polda Metro Jaya maupun Dittipidkor Bareskrim Polri belum memberikan tanggapan terkait alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap Firli Bahuri. [Ant/eh]