Hentikan Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak
JAKARTA, SP – Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sketor keamanan menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa/kelurahan.
Demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Jakarta, Rabu (21/7/2026). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yakni Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, HRWG, WALHI, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Indonesia Risk Center, ICW, LBH Jakarta, SETARA Institute, LBH Pers, DeJure, LBH Masyarakat, ALDP, Public Virtue, ICJR, ELSAM, PBHI, AJI Jakarta, LBH APIK, KPI, LBH Medan, AJI Indonesia.
Baca Juga: Wamenaker: Jangan Palak Pengusaha dengan Kedok THR
Dikatakan, kebijakan ini berbahaya karena mengaburkan batas kewenangan sipil dan militer, memperluas fungsi pengawasan negara terhadap warga tanpa dasar hukum yang memadai, serta berpotensi menimbulkan intimidasi dalam relasi antara masyarakat dan otoritas pajak.
Pengawasan dan pemungutan pajak merupakan fungsi administrasi pemerintahan sipil yang harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, perlindungan data, dan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan self-assessment, negara memang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum.
Baca Juga: Wamenperin: Daya Saing Kawasan Industri Pacu Target Ekonomi 8 Persen
Namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh otoritas pajak dan aparat penegak hukum sipil yang memiliki mandat jelas, prosedur terukur, mekanisme keberatan, serta pengawasan eksternal. Melibatkan Babinsa dalam rantai pengumpulan informasi perpajakan justru menggeser pendekatan kepatuhan sukarela menjadi pendekatan keamanan.
Secara hukum, pelibatan Babinsa tidak sejalan dengan mandat TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. UU TNI (UU No. 34/2004 jo. UU No. 3/2025) menempatkan tugas pokok TNI pada penegakan kedaulatan negara, pertahanan keutuhan wilayah, dan perlindungan bangsa dari ancaman terhadap negara.
Baca Juga: Menanti Regulasi tentang THR untuk Pekerja Ojek Online
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pun dibatasi pada jenis tugas tertentu dan harus dijalankan berdasarkan kebijakan serta keputusan politik negara. Pengawasan kepatuhan pajak, pendataan aktivitas ekonomi warga, atau pemetaan potensi wajib pajak bukanlah fungsi pertahanan dan tidak dapat diperluas melalui surat edaran administratif.
Koalisi juga menilai kebijakan ini berisiko melanggar prinsip kerahasiaan wajib pajak dan hak atas privasi. Informasi mengenai penghasilan, aset, kegiatan usaha, transaksi, dan kondisi ekonomi seseorang merupakan data sensitif yang penggunaannya harus dibatasi untuk tujuan perpajakan yang sah, dengan akses, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Baca Juga: Menperin: Penerapan HGBT Dukung Capaian Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Ketika informasi tersebut dikumpulkan melalui jejaring aparat kewilayahan yang tidak berada dalam struktur DJP, risiko penyalahgunaan, kebocoran, stigmatisasi, dan tekanan sosial terhadap warga menjadi semakin besar.
Di tingkat desa , Kehadiran Babinsa dalam urusan pajak merupakan bentuk manifestasi politik ketakutan yang di bangun negara kepada rakyat, terutama ditujukkan pada kelompok rentan, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, pekerja informal.
Dalam konteks demikian, warga dapat merasa dipantau bukan sebagai wajib pajak yang memiliki hak, melainkan sebagai objek pengawasan keamanan. Situasi ini bertentangan dengan agenda reformasi TNI, prinsip supremasi sipil, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan.
Baca Juga: PPN 12 Tak Naik, Prabowo Dengar Masukan Masyarakat
Jika pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan pajak, jalan yang harus ditempuh bukanlah memperluas pelibatan aparat keamanan, melainkan memperbaiki kualitas layanan pajak, menyederhanakan prosedur, memperkuat edukasi publik, memastikan keadilan beban pajak, menindak tegas penghindaran dan penggelapan pajak skala besar, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan data oleh DJP. Kepatuhan yang berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui kepercayaan, transparansi, dan perlakuan yang adil—bukan melalui rasa takut.
Terakhir, Koalisi menegaskan bahwa pajak adalah instrumen konstitusional untuk membiayai kesejahteraan publik. Oleh karena itu, pemungutan dan pengawasannya harus dilakukan dengan cara yang demokratis, menghormati hak warga, dan tunduk pada hukum. Negara tidak boleh menjadikan kepatuhan pajak sebagai pintu masuk bagi normalisasi pelibatan militer dalam urusan sipil sehari-hari.
Baca Juga: Kemenperin Luruskan Pemberitaan Mengenai Hasil Rapat Internal Pimpinan Presiden
Atas dasar itu, Koalisi mendesak, pertama, DJP dan Kementerian Keuangan segera mencabut ketentuan yang membuka ruang pelibatan Babinsa TNI dalam pembangunan jejaring informasi pengawasan kepatuhan pajak.
Kedua, Panglima TNI memastikan seluruh jajaran TNI, termasuk Babinsa, tidak dilibatkan dalam pengawasan, pendataan, penagihan, atau aktivitas lain yang terkait dengan kepatuhan pajak warga.
Ketiga, pemerintah dan DPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perpajakan yang melibatkan aparat keamanan agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan kerahasiaan data wajib pajak.
Baca Juga: Akselerasi Program P3DN Perlu Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Keempat, DJP memperkuat mekanisme pengawasan berbasis data yang sah, transparan, proporsional, dan dapat diaudit, serta memastikan setiap kegiatan lapangan dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan prosedur perlindungan hak warga.
Kelima, Komnas HAM, Ombudsman, dan lembaga pengawas terkait lainnya melakukan pemantauan atas potensi maladministrasi, intimidasi, dan pelanggaran hak yang timbul dari kebijakan ini. [yrs]