Polsek Komodo Periksa H. Abubakar Terkait Dugaan Pencurian Oknum Kades Terpilih Macang Tanggar

Labuan Bajo, SP – Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Komodo mengambil keterangan perdana dari pelapor, H. Abubakar, terkait laporan dugaan tindak pidana pencurian dan perusakan yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) terpilih Desa Macang Tanggar berinisial NK. Pemeriksaan berlangsung di ruang penyidik Polsek Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Kamis (12/11/2026).
Kasus ini bermula dari peristiwa yang terjadi di Kampung Nanganae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Atas kejadian tersebut, H. Abubakar secara resmi telah melayangkan laporan polisi pada Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga: Polsek Pademangan Gelar Ngopi Kamtibmas dengan Warga RW13 Pademangan Barat RT
Usai menjalani pemeriksaan, H. Abubakar menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya dimintai keterangan terkait dugaan pencurian material tanah cadas serta perusakan pagar dan bangunan rumah di atas lahan miliknya.
“Hari ini saya memberikan keterangan pertama di Polsek Komodo terkait dugaan pencurian tanah cadas milik saya, juga perusakan pagar dan rumah saya oleh oknum NK. Saya diambil keterangan kurang lebih selama 4 jam dengan sekitar 30 pertanyaan seputar dugaan tindak pidana pencurian dan perusakan di atas lahan milik saya,” ujar H. Abubakar.
Baca Juga: Edi Hardum Minta Hakim Tolak Tuntutan JPU yang Mengkriminalisasikan Kliennya
Ia menegaskan bahwa langkah hukum ini ditempuh murni untuk mencari keadilan serta memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang kembali.
Di lokasi yang sama, asisten kuasa hukum pelapor, Sirilus Ladur, menjelaskan bahwa tim kuasa hukum hari ini belum hadir secara lengkap, namun tetap mendampingi kliennya dalam proses berita acara pemeriksaan (BAP) perdana.
“Kami dari tim kuasa hukum hari ini memang belum lengkap, tetapi saya hadir mendampingi klien kami atas nama Haji Abubakar menindaklanjuti laporan kami tertanggal 10 November 2026. Hari ini adalah agenda keterangan pertama atas dugaan kasus tindak pidana pencurian dan perusakan. Munurut kajian kami Jerat Pasal dan Ancaman Hukuman Berdasarkan KUHP Baru,” kata Ladur.
Perbuatan terlapor dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 476–477, yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Kategori V (Rp 500.000.000,-).
Baca Juga: Aparat Tembak Aparat, Negara Harus Menegakkan Supremasi Hukum
Tim kuasa hukum menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan berharap kepolisian menanganinya secara profesional dan serius sesuai hukum yang berlaku. [sp/melky]