Sekjen Kemnaker Tertarik Pelajari Pengelolaan SDM di Tiongkok
BEIJING, SP – Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, tertarik mempelajari bagaimana upaya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sehingga mampu membangun negaraya dengan pesat. Anwar menilai salah satu faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pengelolaan SDM.
Ketertarikan Anwar Sanusi tersebut diungkapkan saat melakukan kunjungan ke Head Quarters Kementerian SDM dan Jaminan Sosial RRT di Beijing, RRT, Rabu (3/7/2024).
Baca Juga: Kemnaker Ajak Stakeholders Ketenagakerjaan Samakan Pemahaman Implementasi UU KIA
Dalam kunjungan tersebut, Anwar Sanusi diterima oleh Jiang Wei, Deputy Director General; Wu Jingjing, Director for Bilateral Cooperation; dan Xu Rihua, selaku Director level officer for Bilateral Cooperation RRT.
“Dengan jumlah penduduk sangat besar dan pernah mengalami Bonus Demograf, Pemerintah RRT termasuk negara yang berhasil mengelola SDM-nya,” kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas, Kamis (3/7/2024).
Menurut Anwar Sanusi, dengan transformasi digitalisasi dan perkembangan manufaktur di RRT, menjadikan pembangunan dan perekonomiannya berkembang sangat pesat hingga dapat menduduki negara dengan pertumbuhan ekonomi kedua terbesar di dunia.
Baca Juga: Kemnaker dan KOSHA Teken Kerja Sama Proyek Peningkatan Kebijakan K3 di Indonesia
Anwar Sanusi mengatakan Indonesia saat ini memasuki era Bonus Demografi, dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 214 juta orang. Sebanyak 149,38 juta orang diantaranya merupakan Angkatan kerja, serta tingkat pengangguran 4,28 persen,
“Pemerintah Indonesia memiliki tantangan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya, ” katanya.
Anwar Sanusi menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berupaya membenahi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain meliputi pengembangan Labour Market Information System yang lengkap, komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat; pengembangan pelatihan vokasi; dan peningkatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), untuk membantu kesesuaian kebutuhan pasar dan industri; serta pengembangan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
“Dalam upaya mewujudkan hal ini, kami melakukan penjajakan dengan negara lain untuk memperluas jejaring dan melihat potensi kerja sama dalam rangka pembangunan dan peningkatan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, ” ujarnya. [eh]