Apresiasi Falilitas Pelindungan Pekerja Migran Milik Jawa Timur, Menteri Karding: Role Model Nasional
SURABAYA, SP – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Karding usai menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (9/7/2025) malam.
“Jawa Timur adalah salah satu provinsi pengirim pekerja migran Indonesia terbesar. Karena itu, kami berdiskusi dengan Ibu Gubernur untuk memperkuat pelindungan, baik sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, maupun ketika mereka kembali ke tanah air,” ujar Menteri Karding.
Baca Juga: Wamenkop Ajak Hipmi Turut Mendorong Digitalisasi dan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih
Menteri Karding menekankan pentingnya pemberdayaan purna pekerja migran dan peningkatan sosialisasi migrasi aman ke desa-desa sebagai bentuk jemput bola menekan angka keberangkatan non-prosedural atau ilegal.
Selain itu, Menteri Karding juga mendorong peningkatan keterampilan calon pekerja migran Indonesia melalui sistem vokasi terpadu.
“Saat ini, 80 persen pekerja migran Indonesia bekerja di sektor domestik dan 67,7 persen di antaranya adalah perempuan. Ke depan, kita harus siapkan mereka dengan pelatihan bahasa, keterampilan kerja, dan soft skill agar bisa bekerja di sektor-sektor yang lebih profesional,” katanya.
Lebih jauh, Menteri Karding menilai, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi terdepan dalam hal pelindungan terhadap warganya yang berangkat kerja ke luar negeri. Hal itu dibuktikan dengan adanya peraturan daerah terkait pekerja migran Indonesia yang dimiliki Jawa Timur.
Baca Juga: Cerita PMI di Jepang, Berangkat Prosedural Dapat Jaminan Pelindungan KemenP2MI
Jawa Timur juga, lanjut dia, sebagai provinsi penyumbang pekerja migran terbanyak se-Indonesia tahun 2024, telah mengalokasikan anggaran daerah untuk program pelatihan dan pemberdayaan pekerja migran.
“Ini satu-satunya provinsi yang sejauh ini sudah membangun sistem pelindungan lengkap. Jawa Timur bisa menjadi role model nasional,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah mengusulkan agar Pemerintah Pusat membuka shelter permanen di luar negeri bagi pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur.
“Ya tadi saya menyampaikan ke Pak Menteri, mudah-mudahan bisa dibangun komunikasi dengan kementerian lain. Kami sangat berharap Jawa Timur punya shelter, terutama di Hongkong dan Taiwan,” ujar Gubernur Khofifah.
Baca Juga: PMI Manufaktur Indonesia Bisa Lebih Tinggi, Jika Kebijakan Relaksasi Impor Produk Jadi Dicabut
Menurutnya, jumlah masyarakat Jawa Timur yang bekerja di dua negara tersebut cukup signifikan, dan keberadaan shelter akan sangat membantu jika dibarengi dengan layanan psikologis dan konseling secara rutin.
“Kalau kita punya shelter permanen, kita bisa kirim psikolog atau psikiater secara reguler. Katakan satu bulan dikirim, lalu diganti bulan berikutnya. Konsultasi dan layanan yang dibutuhkan kawan-kawan pekerja migran Indonesia akan lebih terfasilitasi,” jelas Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah juga menjelaskan, Provinsi Jawa Timur memiliki community learning center di Malaysia. Fasilitas yang tidak hanya bermanfaat bagi pekerja migran Indonesia, tetapi juga mahasiswa asal Indonesia yang tinggal sementara di Kuala Lumpur dan sekitarnya. [eh]