Dua Gempa dan Pelajaran untuk Indonesia

Oleh :  Rafnel Azhari, Dosen Universitas Andalas

Kamis (25/6/2026) pagi Waktu Indonesia Barat, dua gempa besar mengguncang dua belahan bumi dalam jarak waktu kurang dari setengah jam. Jepang utara diguncang gempa magnitudo (M) 7,2 di lepas pantai Pasifik. Hampir bersamaan, pesisir utara Venezuela dihantam dua gempa beruntun, M7,2 dan M7,5, yang hanya berselang sekitar 40 detik. Kekuatannya nyaris sama. Lokasinya sama-sama di kawasan tektonik aktif. Keduanya sempat memicu kekhawatiran tsunami.

Tetapi akhir ceritanya jauh berbeda. Jepang nyaris tanpa korban dan kerusakan berarti. Venezuela kehilangan banyak bangunan, infrastrukturnya lumpuh, dan tim penyelamat menggali reruntuhan sepanjang malam. Sistem PAGER milik Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memberi gempa Jepang status hijau yang berarti potensi korban rendah, sementara gempa Venezuela diberi status merah tingkat tertinggi yang menandakan kemungkinan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar.

Bagaimana dua gempa berkekuatan setara bisa berujung sejauh itu bedanya? Pertanyaan ini penting karena kita terbiasa membaca bencana lewat satu angka: magnitudo. Padahal magnitudo bukan penentu tunggal kerusakan. Para ahli kebumian sejak lama mengingatkan bahwa dampak gempa lahir dari banyak faktor sekaligus yakni: kedalaman sumber, jaraknya ke permukiman padat, kondisi tanah, tata ruang, dan yang paling menentukan: ketahanan bangunan serta kesiapan warga.

Faktor geologisnya memang tak sama. Daryono dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menjelaskan, gempa Jepang bersumber dari zona subduksi atau megathrust di laut, sementara gempa Venezuela dipicu sesar aktif yang dangkal dan dekat kota. Gempa dangkal di darat memang lebih merusak. Tetapi geologi hanya menjelaskan sebagian. Sisanya ditentukan oleh manusia. Brian Tucker, pendiri GeoHazards International, pernah merumuskannya dengan getir: “Earthquakes don’t kill people. Unsafe buildings do.” Bukan gempa yang membunuh, melainkan bangunan yang runtuh menimpa penghuninya.

Namun kerentanan bangunan pun baru sebagian dari soal. Yang sebetulnya membedakan Jepang dan Venezuela adalah resiliensinya: seberapa siap masyarakat, lembaga, dan negara mengantisipasi guncangan, menahannya, lalu bangkit kembali. Resiliensi tidak lahir saat gempa terjadi. Ia dibangun jauh sebelumnya, lewat keputusan-keputusan yang diambil bertahun-tahun. Bencana, pada akhirnya, bukan sekadar menguji kekuatan alam; ia menguji mutu pembangunan yang sudah kita tegakkan.

Venezuela memperlihatkan apa yang terjadi ketika kerentanan dibiarkan menahun. Caracas pernah diluluhlantakkan gempa besar pada 1812 yang menewaskan puluhan ribu orang. Dua abad kemudian, persoalan yang sama, bangunan dan infrastruktur yang rapuh masih muncul setiap kali tanah berguncang.

Jepang menempuh jalan berbeda. Setelah satu demi satu bencana, negara itu memperketat kode bangunan tahan gempa pada 1981, dan hasilnya bisa dilihat. Ketika Gempa Hanshin-Awaji meratakan Kobe pada 1995 dan menewaskan sekitar 6.400 orang, hanya sekitar tiga persen bangunan yang dibangun sesuai standar 1981 yang runtuh. Sejak itu lapis demi lapis perlindungan ditambahkan: peringatan dini, isolasi seismik, retrofit gedung lama, dan pendidikan kesiapsiagaan sejak bangku sekolah. Simulasi evakuasi menjadi rutin. Pemerintah, sekolah, komunitas, dan dunia usaha tahu peran masing-masing saat krisis. Ketahanan seperti ini tidak datang dari keberuntungan. Ia dirawat puluhan tahun.

Pelajaran bagi Indonesia

Bagi kita, dua gempa pekan ini terasa seperti cermin. Secara geologi Indonesia bahkan lebih rumit dari Jepang maupun Venezuela: kita duduk di pertemuan empat lempeng besar yakni Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina, di atas ratusan sesar aktif dan jalur megathrust. Soalnya bukan apakah gempa besar akan datang, tetapi seberapa siap kita ketika ia datang.

Dan kita sudah pernah membayar mahal. Di Sumatera Barat, ingatan tentang 30 September 2009 belum pudar. Gempa M7,6 sore itu menewaskan lebih dari 1.100 orang dan merusak ratusan ribu rumah. Sebagian besar korban tidak jatuh karena guncangan itu sendiri, melainkan karena tertimpa bangunan yang tidak dirancang untuk bertahan. Sampai hari ini segmen megathrust Mentawai-Siberut masih menyimpan energi yang belum dilepaskan, dan terus menjadi ancaman yang masih nyata. Pada 2022, Cianjur mengulang pelajaran yang sama dalam skala lebih kecil: gempa M5,6 yang “hanya” tergolong sedang, tetapi menelan ratusan nyawa karena pusatnya dangkal, tanahnya memperkuat guncangan, dan rumah-rumahnya rapuh.

Indonesia sebetulnya tidak kekurangan aturan. Standar bangunan tahan gempa sudah ada dan terus diperbarui. Yang kurang adalah konsistensi menjalankannya. Pengurangan risiko bencana terlalu sering diperlakukan sebagai urusan pinggiran, bukan jantung pembangunan. Kita rajin menghitung panjang jalan, jumlah gedung, dan angka pertumbuhan, tetapi jarang menanyakan apakah semua itu akan tetap berdiri ketika tanah berguncang.

Di sinilah Jepang dan Venezuela berbicara kepada kita. Punya kode bangunan saja tidak cukup; yang menentukan adalah apakah ia ditegakkan. Kepatuhan terhadap standar tahan gempa harus benar-benar diawasi, bukan sekadar berkas izin. Sekolah, rumah sakit, dan pasar, tempat korban massal paling mungkin berjatuhan, perlu diaudit dan diperkuat lebih dulu. Tukang dan pekerja bangunan, yang mendirikan sebagian besar rumah rakyat, perlu dibekali teknik konstruksi tahan gempa yang murah dan sederhana. Kesiapsiagaan pun mestinya menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan upacara setelah bencana berlalu.

Semua itu butuh biaya, memang. Tetapi Jepang sudah membuktikan mitigasi adalah investasi, bukan pemborosan. Memperkuat bangunan selalu lebih murah daripada membangun ulang kota yang runtuh dan tidak ada hitungan ekonomi yang sanggup menggantikan nyawa.

Pelajaran terbesar dari Jepang dan Venezuela sebenarnya bukan soal gempa, melainkan soal pembangunan. Bencana selalu menguji mutu pembangunan sebuah bangsa. Negara yang bertahun-tahun menanam pada keselamatan, pendidikan, dan tata kelola yang baik akan lebih sanggup melindungi warganya saat krisis tiba; yang mengabaikannya akan menanggung ongkos yang jauh lebih besar.

Di tengah perubahan iklim dan bencana yang makin sering, keberhasilan pembangunan tak lagi cukup diukur dari seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga dari seberapa tangguh warga menghadapi guncangan. Bagi negeri yang hidup di atas empat lempeng, resiliensi bukan sekadar pelengkap ia bagian dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Gempa besar berikutnya mungkin tidak datang hari ini atau tahun ini. Tetapi ia bisa datang kapan saja. Ketika saat itu tiba, yang menentukan nasib kita bukan angka magnitudo di layar, melainkan seberapa serius kita menyiapkan diri jauh sebelum gempa itu datang. xx